Itulahsebabnya kekuasaan Presiden tidak hanya menyentuh wilayah kekuasaan eksekutif, tetapi juga merambah pada fungsi legisasi dan kewenangan di bidang yudikatif. 64 Dengan kekuasaan Presiden yang begitu luas, jika dalam sistem pemerintahan parlementer objek yang diperbutkan ialah parlemen, maka dalam sistem pemerintahan presidensial objek 3• Kata sistem merupakan terjemahan dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. • Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti: • a. C Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara Indonesia. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat anggotanya terdiri dan DPR dan juga DPD, aturan ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. MPR memiliki anggota sebanyak 550 dan DPD berjumlah 4x provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003) Jakarta-. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia menganut konsep Trias Politika. Kekuasaan ini dijalankan oleh tiga lembaga negara, termasuk di antaranya bertugas melaksanakan undang-undang. Trias Politika merupakan konsep yang digagas oleh Montesquieu.
PengertianTrias Politika. Dalam jurnal berjudul Tinjauan Trias Politika terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia oleh Ruhenda, dkk., gagasan pemisahan kekuasaan berawal dari teori John Locke. Pemikiran itu selanjutnya dimaknai oleh Montesquieu sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolut yang dimiliki oleh seorang raja.
5LxKsC.
  • k41uo6b362.pages.dev/219
  • k41uo6b362.pages.dev/205
  • k41uo6b362.pages.dev/174
  • k41uo6b362.pages.dev/122
  • k41uo6b362.pages.dev/288
  • k41uo6b362.pages.dev/201
  • k41uo6b362.pages.dev/182
  • k41uo6b362.pages.dev/211
  • k41uo6b362.pages.dev/151

    • kekuasaan yudikatif dalam sistem pemerintahan indonesia dijalankan oleh